Malam ini aku baru saja pulang dari acara belasungkawa untuk Sumatera, Aceh, dan daerah sekitarnya. Banyak hal yang membuatku merenung, terutama sebagai seorang mahasiswa dari desa kecil yang sebenarnya tidak tahu banyak, tapi tetap ingin memahami apa yang sedang terjadi.
Bencana banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 meninggalkan duka mendalam bagi kita semua. Tragedi ini menewaskan lebih dari 800 orang, ratusan masih hilang, dan jutaan warga terdampak.
Dari apa yang kubaca di media sosial, penyebab utama bencana ini berawal dari hujan ekstrem yang turun terus-menerus. Tanah yang sudah rapuh dan kehilangan banyak pohon tidak mampu lagi menyerap air. Akhirnya terjadilah longsor. Longsor itu kemudian bertemu aliran sungai, berubah menjadi banjir bandang. Yang aneh, hampir 80% material banjir bandang itu adalah kayu. Dari sini bisa dilihat bahwa kerusakan hutan menjadi faktor yang sangat besar.
Kita semua sebenarnya sudah diajari sejak SD bahwa pohon berfungsi menyerap air lewat akar. Kalau pohon masih banyak dan hutan masih utuh, curah hujan ekstrem pun masih bisa ditahan. Tetapi di beberapa wilayah Sumatera, kondisi hutan sudah sangat berubah. Dari berbagai sumber yang kubaca, salah satu perusahaan yang paling sering disebut adalah PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan yang sudah beroperasi sejak 1983 (dulu bernama Indorayon). Pemerintah adat daerah setempat sudah berkali-kali mencoba menghentikan atau membatasi operasional perusahaan ini, tapi sampai sekarang masih tetap berjalan.
TPL memiliki konsesi hutan yang sangat luas. Konflik juga sering terjadi. Salah satunya bentrok dengan masyarakat adat pada September 2025 lalu, ketika warga Sihaporas di Simalungun menuding adanya perampasan tanah adat, sementara pihak TPL mengklaim lima pegawainya terluka. Kasus ini kembali membuka luka lama soal tumpang tindih lahan, nasib masyarakat adat, dan keberlanjutan hutan. hedeuh.
Yang membuat banyak orang semakin resah adalah kenyataan bahwa lebih dari 90% saham TPL saat ini dimiliki perusahaan asing berbasis di Hong Kong. Artinya, kendali atas sumber daya kita berada di tangan pihak luar. Kita seperti di monopoli oleh pihak asing. Di satu sisi masyarakat menyalahkan pemerintah, pemerintah menyalahkan pengelola perusahaan, tetapi pemegang kendali tertinggi justru tidak berada di Indonesia. Dan ini bukan hanya soal TPL—di Indonesia masih banyak perusahaan ekstraktif lain yang beroperasi, mulai dari tambang di Kalimantan hingga eksploitasi hutan di wilayah lain.
Namun jika kegiatan-kegiatan ini dihentikan demi melestarikan lingkungan, muncul pertanyaan lain dibenakku yang mungil ini,
"bagaimana nasib para pekerja?"
Industri ekstraktif memang menjadi bagian dari rantai ekonomi negara. Menghentikannya begitu saja akan mengurangi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Tetapi dari beberapa yang kutanya di Gemini, banyak ahli menyarankan bahwa transisi menuju ekonomi hijau adalah solusi jangka panjang yang lebih aman seperti membuka lapangan kerja baru, mengurangi risiko bencana, dan menjaga lingkungan. Tentu saja ini membutuhkan komitmen politik yang kuat, investasi besar, dan kerja sama yang serius antara pemerintah dan sektor swasta. Ini bisa saja terjadi, sangat bisa asal seluruh aliansi berkontribusi dengan baik jika ingin kehidupan yang dirasa aman sekarang bisa bertahan hingga dua puluh sampai lima puluh tahun kedepan. Mulai dari hal kecil seperti, jujur.
Aku juga ingin menyoroti perdebatan yang ramai di media sosial belakangan ini, terutama setelah pernyataan pejabat yang mengatakan bahwa
“kondisi lapangan tidak separah yang terlihat di kamera”.
Pernyataan Kepala BNPB itu memicu kemarahan publik karena dianggap tidak berempati pada korban yang kehilangan keluarga dan rumah. Banyak orang merasa pemerintah seperti menyalahkan warga yang mengunggah video keadaan sebenarnya, padahal itu adalah bentuk permintaan tolong. Dan jika video itu tidak disebar luaskan warga, apakah pemerintah akan segera dengan cepat menangani mereka yang hendak mati kelaparan?.
Seperti yang kita lihat di media sosial juga, sebelum munculnya bantuan pangan. Banyak aksi penjarahan terjadi seperti di swalayan, warung kecil dan bahkan Alfamart.
Lalu muncul juga video bantuan pangan yang dilempar dari helikopter. Karung beras pecah, isinya berserakan, dan tidak bisa dimakan. Warga terdampak terdengar berkata,
“Tidak bisa dimakan, Pak!”
"Tidak ada manfaatnya, semuanya rusak."
Video ini viral dan memicu kritik keras tentang manajemen bantuan.
Namun dari penjelasan TNI, metode airdrop itu dilakukan karena kondisi medan sangat sulit, banyak area terisolasi, dan helikopter tidak bisa mendarat karena adanya kabel serta minimnya tempat terbuka. Jadi pelemparan bantuan dilakukan sebagai opsi terakhir, bukan karena mereka sengaja ingin ceroboh.
Begitulah yang bisa kusimpulkan dari berbagai potongan informasi di media sosial dan berita beberapa hari terakhir. Sebagai mahasiswa biasa, aku mungkin tidak mengerti semua sisi teknisnya, tapi aku percaya satu hal. Bencana sebesar ini bukan hanya soal alam, tapi juga soal bagaimana kita memperlakukan alam itu sendiri. Kita semua punya bagian dalam cerita ini, entah sebagai warga, pemerintah, atau perusahaan. Yang penting sekarang adalah memastikan hal seperti ini tidak terulang lagi.
Komentar
Posting Komentar