Jujur saja, aku sebenarnya tidak terlalu punya tenaga untuk terus membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semakin hari semakin ramai dibicarakan. Bahkan, semenjak adanya perang antara Amerika-Iran banyak bermunculan spekulasi-spekulasi liar tentang ini. Seperti contohnya, MBG dibuat agar para generasi muda sekarang terbiasa makan seadanya untuk persiapan krisis, jika ada. Tapi itu nanti saja dibahasnya.
Kalau dilihat dari tujuan awalnya, program ini sebenarnya bagus. Sangat bagus, bahkan. Tujuannya jelas, yaitu memperbaiki gizi anak-anak Indonesia dan membantu ibu hamil supaya generasi berikutnya bisa tumbuh lebih sehat. Selama ini Indonesia memang masih punya masalah serius dengan Stunting, yaitu kondisi ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan karena kekurangan gizi dalam waktu lama. Jadi kalau ada program yang fokus ke makanan bergizi untuk anak sekolah, tentu itu sesuatu yang patut didukung.
Tapi, ekspektasi tidak selalu sesuai dengan harapan.
Indonesia ini luas sekali. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar sampai desa yang akses jalannya saja masih sulit. Aku paham kalau program sebesar ini pasti butuh waktu untuk bisa menjangkau semua tempat. Tapi menurutku tetap harus ada prioritas yang jelas. Misalnya sekolah-sekolah yang fasilitasnya masih minim, akreditasi rendah, atau daerah yang memang punya masalah gizi lebih tinggi.
Yang membuatku cukup heran, bahkan di kota seperti Palangka Raya saja program ini masih belum merata. Ada sekolah yang sudah menerima MBG, tapi ada juga yang belum sama sekali. Kalau di kota saja masih seperti itu, bisa dibayangkan bagaimana kondisinya di desa-desa atau daerah yang lebih terpencil.
Belum lagi soal kualitas makanannya.
Secara konsep, makanan dari program ini seharusnya benar-benar bergizi dan seimbang. Tapi ada juga cerita dari beberapa sekolah yang justru menerima makanan yang jauh dari kata ideal. Ada yang hanya mendapat snack warungan, buah jeruk, dan tahu mentah. Bahkan dibagikan untuk beberapa hari. Kalau seperti ini, wajar saja kalau banyak orang akhirnya mempertanyakan, ini benar-benar makanan bergizi, atau sekadar formalitas pembagian makanan saja?
Menurutku di sini kita juga harus adil dalam melihat masalah. Tidak semua hal yang terjadi dilapangan bisa langsung disalahkan ke presiden atau pembuat kebijakan di pusat. Kebijakan dari atas masih harus melewati banyak tangan sebelum sampai ke siswa. Dari pemerintah pusat, turun ke daerah, lalu ke pengelola dapur distribusi yang disebut SPPG. Di sepanjang jalur itulah masalah muncul, mulai dari distribusi yang tidak merata sampai kualitas makanan yang tidak sesuai standar. Pendistribusiannya yang salah buat kebijakannya.
Padahal kalau dijalankan dengan benar, program ini sebenarnya bisa memberi dampak yang cukup besar. Selain soal gizi, MBG juga membuka peluang kerja baru. Untuk menjalankan program ini dibutuhkan banyak orang, mulai dari tenaga dapur, pengantar makanan, pemasok bahan pangan, sampai petani lokal yang menjadi supplier bahan makanan. Sampai sini juga banyak orang yang masih kurang paham untuk "19juta lapangan pekerjaan".
Bahkan kalau dilihat lebih luas, program-program pemerintah memang sedang mencoba membuka banyak lapangan pekerjaan. Salah satunya lewat perekrutan prajurit dalam jumlah besar melalui TNI, dan ini juga termasuk dalam sistem ketahanan. Jadi ketika ada yang bicara tentang target jutaan lapangan pekerjaan, sebagian memang mulai terlihat bentuknya, meskipun masih bertahap.
Menurutku inti masalahnya sebenarnya bukan pada programnya. Banyak program pemerintah yang secara konsep sudah bagus. Niatnya juga baik.
Sayangnya, tidak semua orang yang menjalankan program di bawah punya integritas yang sama. Dalam sistem yang besar seperti negara, kebijakan dari atas sangat bergantung pada orang-orang yang menjalankannya di lapangan. Kalau pelaksananya tidak amanah, program yang bagus pun bisa terlihat buruk di mata masyarakat.
Karena itu, menurutku ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ke depan. Pertama, pemerataan program harus benar-benar diprioritaskan, terutama untuk sekolah yang fasilitasnya masih terbatas atau berada di daerah yang memiliki masalah gizi lebih tinggi. Kedua, pengawasan distribusi perlu diperketat supaya makanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi, bukan sekadar makanan yang asal dibagikan. Ketiga, transparansi penggunaan anggaran juga penting, karena program sebesar ini menggunakan dana negara yang tidak sedikit. Dengan keterbukaan, masyarakat juga bisa ikut mengawasi jalannya program tersebut. Bukan menggurui, hanya sekedar saran dari anak semester 6 yang mencoba memahami tentang seluk-beluk dunia🙏🏻
And then, program pemerintah bisa saja terlihat bagus di atas kertas. Tapi yang benar-benar menentukan keberhasilannya adalah bagaimana program itu dijalankan di lapangan. Karena yang diinginkan masyarakat bukan sekadar kebijakan, melainkan hasil nyata dari kebijakan itu sendiri.
Komentar
Posting Komentar